Produk yang dapat disertifikasi halal di antaranya produk pangan, obat-obatan, kosmetik, barang gunaan (bahan kimia, sabun, detergen, kulit, filter air, dsb), serta jasa yang menangani produk-produk tersebut semisal jasa logistik dan retailer.
(Produk yang dapat disertifikasi sesuai dengan Kepkaban No 141 Tahun 2021)

Masa berlaku saat ini adalah berlaku seumur hidup sesuai dengan.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023.

Ya, dikenakan biaya sertifikasi halal. Biaya mencakup:
1. Biaya Pendaftaran BPJPH & LPH
2. Biaya Pemeriksaan Kehalalan Produk
3. Biaya Layanan Lainnya
Biaya yang dikenakan bergantung pada skala usaha, produk, bahan baku dan lokasi tempat pelaku usaha. Oleh karena itu pelaku usaha dimohon untuk mengisi data secara lengkap, jelas dan jujur.

Tidak. Bahan baku selain bahan turunan hewani (kecuali hewan laut), flavour, fragrance, seasoning, dan vitamin premix dapat dilengkapi dengan dokumen pendukung bahan lain seperti spesifikasi, diagram alir proses, kuesioner, dan dokumen pendukung lain yang menjelaskan asal usul bahan. Selain itu, untuk bahan baku yang masuk ke dalam Daftar Bahan Baku Tidak Kritis tidak perlu melampirkan dokumen pendukung bahan. Daftar Bahan Baku Tidak Kritis dapat dilihat di menu download document di Sistem Cerol.

Prosedur pengajuan sertifikasi halal secara reguler antara lain :
1. Pelaku usaha melakukan penyusunan Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).
2. Pelaku usaha Menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal pada proses bisnisnya.
3. Pelaku usaha melakukan pengajuan pada website SIHALAL dengan mengakses ptsp.halal.go.id.
4. Pelaku usaha input data dan dokumen pendukung (pada SIHALAL).
5. Pelaku usaha memilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) -> (proses pemeriksaan kehalalan produk).
6. Pelaku usaha melakukan perbaikan hasil dari proses pemeriksaan kehalalan produk.
7. Proses Sidang Fatwa.
8. Sertifikat Halal terbit.
Namun jika sudah mendownload aplikasi UMKM Halal Hub nantinya semua proses langsung dibantu oleh aplikasi dalam menu sertifikasi halal dari awal proses sampai akhir.

Proses sertifikasi bergantung pada kecepatan pelaku usaha dalam memenuhi dan mengimplementasikan dokumen Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dengan panduannya. Kemudian proses selanjutnya mulai dari pemeriksaan dokumen dan penetapan LPH selama 2 hari kerja. Pengujian, pemeriksaan kehalalan dan penetapan kehalalan sekitar 15 hari kerja (bergantung dengan ada berapa lokasi aktivitas kritis pelaku usaha). Sidang Komisi Fatwa MUI selama 3 hari kerja. Kemudian terakhir penerbitan Sertifikat dan Ketetapan Halal selama 1 hari kerja. Hingga total paling cepat memakan proses waktu 21 hari kerja.

Dengan melalui aplikasi UMKM Halal Hub pelaku usaha akan mendapatkan panduan dalam penyusunan dokumen Sistem Jaminan Halal dan pendaftaran langsung terintegrasi dengan website BPJPH dan LPH yang sudah bekerjasama dengan kami. Sehingga lebih memudahkan para pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal.